KategoriInformasi Akademik

Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan sejumlah negara awal tahun depan akan mulai mencoba teknik nuklir dalam proses sterilisasi nyamuk jantan, untuk menghentikan penyebaran demam berdarah dengue, Zika, dan Chikungunya pada manusia.

Petunjuk untuk percobaan tersebut telah dikembangkan oleh lembaga riset khusus dan pelatihan penyakit tropis, Badan Tenaga Atom Internasional, FAO dan WHO.

WHO atau World Health Organization menyebut 17 persen penyakit menular yang ada di seluruh dunia merupakan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Setiap tahunnya, 700.000 orang meninggal akibat penyakit seperti malaria, DBD, Zika, Chikungunya dan penyakit kuning.

WHO juga mengatakan DBD telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir akibat sejumlah faktor, seperti perubahan kondisi lingkungan, urbanisasi, transportasi dan travel, sehingga setengah penduduk dunia riskan terkena penyakit tersebut.

Jeremy Bouver, seorang entomolog medis pada lembaga gabungan FAO dan Badan Tenaga Atom Internasional mengatakan, teknik baru menggunakan radiasi nuklir untuk mensterilkan nyamuk jantan telah memberi kesempatan baru untuk mengendalikan penyakit. Dia menyebut hal ini sama seperti alat kontrasepsi untuk nyamuk.

Teknik ini dilakukan dengan cara melepaskan nyamuk jantan yang telah disterilkan, sehingga telur nyamuk betina yang dibuahi oleh nyamuk jantan tersebut, tidak bisa menetas.

Teknik ini telah dikembangkan sejak akhir tahun 1950 oleh departemen pertanian Amerika Serikat dan berhasil mengendalikan hama serangga dari tanaman dan ternak, seperti lalat buah mediterrania. (ti/ii)

JAKARTA (VOA) —
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan akan memimpin salah satu perusahaan BUMN. Hal tersebut semakin nyata adanya setelah Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya beberapa waktu lalu.

Menjawab kabar ini, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa mantan rekannya tersebut akan bergabung memimpin salah satu BUMN tanah air. Menurutnya, sosok Ahok layak untuk mendapatkan jabatan tersebut.

“Kita tahu kinerjanya, Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Ketika ditanyakan lebih jauh, BUMN mana yang akan dipimpin Ahok nantinya, Jokowi menyerahkan hal tersebut kepada Menteri BUMN dan Tim Penilai Akhir (TPA).

Menurutnya, ada berbagai kemungkinan posisi terkait jabatan yang akan didapat oleh Ahok nantinya, yaitu bisa direksi atau komisaris.

“Bisa dua-duanya. Ini pakai proses seleksi. Masih dalam proses,” tambah Jokowi.

Menteri BUMN Erick Thohir (foto: dok).
Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan sosok Ahok dinilainya bisa memimpin BUMN dengan baik ke depannya. Erick menekankan bahwa saat ini prosesnya masih dalam tahapan seleksi.

“BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Tidak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar. tapi untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama juga membuka lapangan kerja dengan cara berpartner,” jelas Erick.

Erick pun masih enggan membocorkan di perusahaan BUMN mana mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan ditempatkan. Yang jelas, kata Erick semuanya akan dipastikan pada Desember mendatang. “Belum tahu nanti kita lihat. Semua ada TPA nya nanti kita lihat. Saya nggak bisa komen.segera mungkin awal Desember,” ujarnya.

Menurutnya, Ahok sudah bersedia untuk menjabat di salah satu BUMN tanah air. Ia juga mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

“Silakan ditanya beliau mestinya sudah. Enggak lah semuanya dilaporkan kepada beliau (Jokowi),” jelas Erick

Mantan Presiden klub sepak bola Italia Intermilan ini pun tidak berkomentar banyak terkait status Ahok yang sebelumnya pernah terjerat kasus hukum.

“Ya kan sudah ada ahli ahli nya. (berarti tidak menyalahi?) saya tidak bilang begitu, kan sudah ada ahlinya, tanya ke ahlinya saja. Kalau kita kan korporasi, kami percaya good corporate governence dan beliau punya kontribusi. Pak Sandi Uno saja sudah bilang hal yang positif,” jelas Erick.

VOA sudah meminta konfirmasi kepada Ahok terkait kabar ini, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum merespon. (gi/em)

JAKARTA (VOA) — Semasa Orde Baru, pemilihan kepala daerah dan kepala negara berlangsung secara tidak langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, wali kota dan bupati dipilih oleh DPR Kabupaten/Kota.

Namun setelah era reformasi, segalanya berubah. Semua jabatan tadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung digelar pada 2004. Setahun kemudian, giliran kepala daerah dipilih dengan cara yang sama.

Seiring berjalannya waktu, pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap tidak cocok. Banyak persoalan terjadi, mulai dari politik uang, calon terpilih tidak berkualitas, muncuknya raja-raja kecil, konflik sosial, dan biaya ekonomi yang tinggi.

Oleh karena itu dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan wacana mengganti sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi pemilihan oleh DPRD dengan alasan biaya politik yang ditanggung calon bisa sangat tinggi.

DPR Mengaku Kaget dengan Usul Mendagri

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi Kamis (14/11) mengakui Komisinya kaget ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi oleh DPRD, salah satu alasannya untuk menghemat anggaran.

Menurutnya Komisi II sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung wajib dievaluasi dan diperbaiki, tetapi bukan secara otomatis harus merubah skema pemilihan dari langsung menjadi oleh DPRD.

Diskusi mengenai wacana perubahan skema pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi melalui DPRD di gedung DPR/MPR, Senayan, Kamis, 14 November 2019. (Foto: Fathiyah Wardah/VOA)
Arwani mengatakan hal yang mesti dievaluasi pada pelaksanaan pilkada saat ini termasuk soal beban biaya, tahapan pemilihan, atau mengenai makna kedaulatan rakyat.

Arwani menjelaskan pemilihan kepala daerah langsung muncul ketika itu karena pemilihan oleh DPRD dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Tapi pada akhirnya yang terjadi pemilihan kepala daerah secara langsung itu bukan memenuhi prinsip kedaulatan rakyat seperti dalam teorinya.

“Yang kita temukan justru bukan kedaulatan rakyat tapi adalah kedaulatan modal, kedaulatan uang. Sudah menjadi rahasia umum siapapun yang ingin menjadi kepala daerah untuk tingkat bupati, yang DPT (Daftar Pemilih Tetap) nya sekitar 500-an ribu, itu (butuh modal) Rp 20 miliar,” ujar Arwani.

Perludem: Evaluasi Pilkada Mutlak Dilakukan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung menjadi oleh DPRD merupakan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia.

Evaluasi pilkada kata Titi memang sesuatu yang diperlukan karena dalam penyelenggaraannya ada kelemahan maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan dari sisi regulasi, manajemen, penegakan hukum maupun dari sisi integritas kelembagaan penyelenggara pilkada.

Menurutnya jangan sampai evaluasi tersebut melompat yang kesimpulannya kembali melalui DPRD.Evaluasi yang dilakukan tambahnya seharusnya berkontribusi bagi penguatan partisipasi politik warga negara dan kualitas demokrasi itu sendiri.

Dalam demokrasi, kata Titi, partisipasi warga negara harus difasilitasi untuk bisa terlibat dan ikut ambil bagian di dalam proses politik yang berlangsung sehingga ada rasa kepemilikan dan sistem kontrol yang baik terhadap pejabat publiknya.

“Jadi kalau gagasan evaluasinya justru ingin mengembalikan pilkada ke DPRD ,gagasan itu malah makin melemahkan ruang partisipasi politik warga negara yang sudah cukup baik terlaksana dalam penyelenggaraan pilkada langsung,” kata Titi.

Menurut Titi, pembahasan tentang hal tersebut sudah selesai pada 2014 dengan dibatalkannya pemilihan lewat DPRD oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi mengesahkannya menjadi Undang-undang.

Seorang ibu memasukan surat suara ke dalam kotak suara dalam pelaksanaan pilkada Tangerang, Banten, 27 Juni 2018. (Foto: AFP)
Biaya politik yang tinggi dan politik uang, lanjut Titi, tidak lepas dari empat faktor yaitu kerangka hukum yang memang belum berkontribusi di dalam menciptakan kompetisi pilkada langsung, manajemen pilkada yang masih menyebabkan politik biaya tinggi, penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif dan kelembagaan partai politik yang masih membuka ruang kompetisi yang tidak setara.

Terkait politik biaya tinggi, Titi menyebutkan ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan, seperti membatasi belanja kampanye, insentif biaya kampanye dari anggaran negara, penegakan hukum atas praktek politik uang secara berkeadilan.

Lebih lanjut Titi mengatakan jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka akan menciptakan kepemimpinan yang otoriter karena kontrol publik akan sangat terbatas dalam menentukan kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan.

Selain itu tidak ada jaminan politik transaksional akan berhenti, Bisa jadi lanjut Titi justru hal itu akan menguat karena mereka bekerja di ruang gelap, tidak transparan dan akuntabel dimana hanya diputuskan oleh segelintir orang.

Skema pilkada oleh DPRD, tambahnya, menimbulkan apatisme politik dan ketidakpuasan pada proses politik yang ada di masyarakat.

Rp 20-100 Miliar Untuk Menangkan Pilkada

Hasil penelitian KPK pada 2016 menunjukkan seorang calon bupati atau wali kota membutuhkan anggaran antara Rp 20 miliar hingga Rp100 miliar untuk memenangkan pilkada. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur akan mengeluarkan anggaran yang lebih besar lagi.

KPK mencatat pemenang pilkada yang mengeluarkan ongkos besar akan cenderung memberikan kemudahan perizinan dan akses pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah kepada pihak tertentu. [fw/em]

Komite Hak Asasi PBB, Kamis (14/11), menyetujui satu resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia HAM di Korea Utara yang mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keputusan ini dikecam oleh Misi Korea Utara Untuk PBB sebagai keputusan yang “bermotif politik” dan didasarkan pada “rekayasa.”

Resolusi yang disponsori oleh Uni Eropa dan diikuti oleh Amerika serta sejumlah negara lain itu disetujui dengan konsensus oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Resolusi ini jelas akan diadopsi ketika 193 anggota majelis itu bertemu Desember mendatang.

Resolusi itu mengutuk ‘’pelanggaran hak asasi secara terus menerus yang sistematis, meluas dan nyata,’’ termasuk pelanggaran yang menurut sebuah komisi penyelidik PBB dapat dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Resolusi itu merujuk pada sejumlah pelanggaran, termasuk penyiksaan, pemerkosaan, eksekusi di depan publik, perluasan sistem kamp penjara politik, dan ‘’pembatasan menyeluruh dan sangat ketat terhadap kebebasan berpikir, beragama, berekspresi dan berkumpul secara damai.’’

Misi Korea Utara Untuk PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan resolusi itu tidak berisi apa-apa selain kesaksian palsu yang paling hina, yang dibuat oleh segelintir pembelot yang melarikan diri setelah melakukan kejahatan untuk mempertahankan kehidupan kotor mereka.

“Isu-isu hak asasi manusia yang disebutkan dalam resolusi itu tidak pernah ada dan tidak dapat dibiarkan ada di negara kami, di mana martabat dan hak-hak independen manusia sangat dihargai,” demikian petikan pernyataan Korea Utara. [em/pp]

Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan lebih dari 11 juta warga Suriah membutuhkan bantuan, atau berarti lebih dari separuh jumlah penduduk negara itu.

PBB dan beberapa organisasi lain baru berhasil mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi 5,6 juta orang per bulan.

Lowcock, Kamis (14/11), mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa di bagian utara Suriah saja ada empat juta orang yang kehidupannya dibantu oleh pengiriman lintas-perbatasan.

Jumlah itu termasuk 2,7 juta orang di bagian barat laut, wilayah terakhir yang dikuasai kelompok pemberontak negara itu dan tidak dapat dijangkau dari dalam Suriah.

Dengan akan berakhirnya resolusi yang mengizinkan pengiriman bantuan lintas-perbatasan pada Desember nanti, Lowcock menekankan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa “tidak ada alternatif lain untuk operasi lintas-perbatasan itu’’ dan “perpanjangan resolusi itu merupakan hal penting.”

Tahun lalu Rusia – sekutu terdekat Suriah – dan China abstain dalam pengambilan keputusan untuk pengiriman bantuan lintas-perbatasan itu. [em/pp]

Kantor berita Iran IRNA melaporkan bahwa otorita berwenang telah memberlakukan kebijakan penjatahan dan meningkatkan harga bahan bakar.

IRNA pada Jumat dini hari (15/11) mengatakan setiap mobil pribadi kini hanya mendapat jatah bahan bakar sebanyak 60 liter per bulan, dengan harga 13 sen per liter atau naik dari harga sebelumnya 9 sen per liter.

Taksi dan ambulans diberi jatah hingga 500 liter per bulan, dengan harga yang sama, yaitu 13 sen per liter.

Di luar kedua kategori itu dikenai harga 26 sen per liter.

Iran pernah memberlakukan kebijakan penjatahan bahan bakar serupa pada 2007-2015.

Kebijakan penjatahan itu diambil setelah spekulasi selama beberapa bulan tentang kemungkinan penerapan kebijakan itu pasca diberlakukannya kembali sanksi ekonomi Amerika terhadap Iran pada 2018, setelah Amerika mundur dari perjanjian nuklir yang dibuat Iran dan enam negara adidaya dunia pada 2015.

Presiden Hassan Rouhani, Selasa (12/11), mengatakan dalam beberapa bulan ke depan negara itu akan menghadapi masa “paling sulit” dalam puluhan tahun. [em/pp]

Ford menarik lebih dari 168.000 truk pickup F-150 di Amerika Utara untuk memperbaiki masalah listrik yang dapat membuat mobil mogok atau menimbulkan kebakaran.

Penarikan itu mencakup truk-truk model tertentu keluaran 2019 dan 2020, yang diproduksi mulai 24 Juni hingga 1 Oktober.

Ford mengatakan baut terminal baterai positif mungkin tidak dipasang dengan sempurna. Hal ini membuat tidak berfungsinya beberapa sistem yang ada, seperti daya rem (power breaking), bantuan kemudi dan tampilan panel instrumen lain. Mesin bisa mogok dan arus listrik pendek dapat menimbulkan asap atau bahkan mungkin kebakaran.

Ford mengatakan belum mengetahui adanya kebakaran, kecelakaan atau cedera akibat isu ini.

Para penjual mobil ini akan memeriksa sambungan kabel baterai dan menghilangkan kelebihan perekat yang dapat menimbulkan masalah. Mereka kemudian akan memasang dan mengencangkannya kembali.

Para pemilik truk Ford jenis F-150 ini akan diberitahu tentang penarikan ini mulai 25 November mendatang. [em/pp]

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan merokok di kalangan orang dewasa di Amerika sepanjang tahun lalu turun ke titik terendah.

Menurut laporan yang dirilis pada Kamis (13/11) itu, pada 2018 hanya 13,7 persen orang dewasa yang merokok. Ini merupakan penurunan drastis dari 42 persen pada 1965, ketika CDC mulai membuat catatan ini.

“Penurunan tajam orang yang merokok ini merupakan pencapaian dari berbagai upaya yang konsisten dan terkoordinasi oleh komunitas kesehatan masyarakat dan mitra-mitra kami lainnya,’’ ujar Direktur CDC Robert Redfield. “Namun pekerjaan kami masih jauh dari selesai.’’

Secara keseluruhan laporan itu mendapati bahwa hampir satu dari lima orang dewasa di Amerika, atau sekitar 49 juta orang menggunakan beberapa bentuk produk tembakau, dan rokok menjadi produk tembakau yang paling umum.

Meskipun jumlah perokok menurun, mereka yang menggunakan e-cigarettes atau rokok elektronik melonjak dari 2,8 persen pada 2017 menjadi 3,2 persen pada 2018. Peningkatan ini terutama terjadi di kalangan dewasa muda usia 18-24 tahun.

Laporan itu mendapati bahwa penggunaan tembakau tertinggi ada di kalangan lak-laki, kelompok minoritas – termasuk LGBTQ – mereka yang tinggal di MidWest atau di bagian selatan Amerika, dan mereka yang berpendapatan kurang dari AS$35.000 per tahun atau sekitar Rp 493 juta. [em/pp]

Gencatan senjata yang diumumkan Kamis (14/11) dinihari antara Israel dan kelompok militan Palestina, Jihad Islam, dalam 24 jam akan berakhir.

Tentara Israel mengatakan pihaknya telah memulai kembali serangan udara ke Gaza pada Jumat (15/11) dini hari untuk membalas serangan roket Palestina.

Gencatan senjata itu tercapai setelah pertempuran selama dua hari yang menewaskan 32 warga Palestina. Belum ada laporan tentang warga Israel yang tewas.

Serangan udara Israel pada Selasa (12/11) menewaskan panglima Jihad Islam. Hal itu memicu serangan balasan dari militan Palestina, yang dibalas kembali dengan serangan udara Israel.

Utusan Khusus PBB Untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan Mesir dan PBB sedang berupaya mencegah konflik itu “bergulir menjadi perang.”

“Beberapa jam dan hari mendatang menjadi sangat kritis,” cuit Mladenov di Twitter.

“SEMUA harus menahan diri secara maksimal dan melakukan upaya untuk mencegah pertumpahan darah. Timur Tengah tidak memerlukan lebih banyak perang.” [em/pp]

Seorang dokter yang telah sejak lama merawat seorang perempuan yang koma, yang belakangan diketahui telah diperkosa dan kemudian melahirkan bayinya di fasilitas perawatan di Phoenix, Kamis (14/11), menyerahkan izin praktiknya.

Dr. Phillip Gear menyetujui perintah pengadilan untuk secara sukarela menyerahkan izin praktiknya dan tidak menggugat hal ini di pengadilan.

“Mengingat usia, saya memutuskan untuk pensiun dibanding menjalani beberapa putaran proses hukum,” ujar Gear, yang berusia 67 tahun, dalam sebuah pernyataan kepada surat kabar The Arizona Republic, sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press.

Namun demikian Gear menegaskan bahwa ia selalu memberikan layanan berkualitas tinggi dan menjunjung profesionalisme pada seluruh pasiennya.

Perintah yang disampaikan pada 8 November lalu merupakan kesimpulan hasil penyelidikan dewan medis negara bagian Arizona pasca insiden pada 29 Desember 2018. Saat ituseorang pasien yang dalam keadaan koma melahirkan anak di Hacienda HealthCare.

Gear adalah dokter pasien koma yang dirawat sejak berusia tiga tahun, hingga beberapa saat sebelum melahirkan bayinya. Dia terakhir kali merawat pasien koma itu pada September 2018 ketika ia memiliki kista. Ia kemudian mengalihkannya pada dokter lain, yaitu Thanh Nguyen.

Tapi Dewan Dokter Arizona memutuskan untuk membatalkan gugatan terhadap Dr Thanh Oktober lalu. Dalam pemberitahuan kepada dewan itu, kuasa hukum pasien koma itu menuduh Nguyen tidak memperhatikan sejumlah tanda bahwa pasiennya sedang hamil.

Nguyen mengatakan kepada dewan itu bahwa tidak ada indikator yang jelas. Ia juga tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan mental tahunan. Sebuah kajian menunjukkan bahwa ia memiliki catatan medis yang tidak lengkap dan tidak memadai tentang pasien koma yang ditanganinya.

Nathan Sutherland (36 tahun) sudah menjadi perawat di Hacienda Healthcare sejak tahun 2011.
Penyelidikan juga mendapati bahwa Gear secara fisik tidak dapat melakukan pemeriksaan tanpa bantuan dokter atau perawat lain. Ia juga gagal mengawasi empat mahasiswa yang berlatih bersamanya. Mahasiswa-mahasiswa itu melaporkan bahwa Gear tidak pernah memasuki ruang-ruang pasien bersama mereka.

Otoritas mengatakan Nathan Sutherland, seorang perawat laki-laki, telah melakukan pelecehan seksual terhadap pasien koma itu. Uji DNA juga memastikan bahwa ia adalah ayah bayi yang dilahirkan pasien tersebut.

Sutherland mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan pelecehan seksual dan pelecehan orang dewasa yang rentan. Ia telah lebih dulu menyerahkan lisensi keperawatannya setelah ditangkap.

Sutherland dijadwalkan akan disidangkan Februari nanti. [em/pp]